Penambangan Pasir Lereng Merapi

PENAMBANGAN PASIR LERENG MERAPI :

ANTARA BERKAH DAN MUSIBAH

Oleh : Ari Nurlitawati

Abstrak : Penambangan pasir tanpa ijin di wilayah Kecamatan Cangkringan sudah ada sejak dahulu yaitu sejak pertama kalinya Gunung Merapi beraktifitas mengeluarkan lava sekitar tahun 1930an dimana saat itu undang-undang maupun peraturan yang mengatur kegiatan penambangan pasir belum ada.Akibatnya, oleh sebagian masyarakat penambangan pasir dianggap sebagai suatu kebiasaan dan sudah menjadi tradisi yang turun-temurun sehingga makin hari jumlah penambang pasir pun meningkat dan marak. Maraknya penambangan pasir tanpa ijin di wilayah Kecamatan Cangkringan disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu faktor alam (Gunung Merapi), faktor sosial dan ekonomi serta faktor hukum. Polsek Cangkringan selaku ujung tombak kepolisian memiliki tanggungjwab di dalam menertibkan para penambang pasir tanpa ijin tersebut. Upaya yang dilakukan Polsek Cangkringan dalam menangani masalah penambangan pasir tanpa ijin tersebut lebih mengedepankan aspek persuasif argumentatif dengan melalui tindakan preemtif dan preventif, tindakan represif tidak dilaksanakan karena beberapa pertimbangan salah satunya adalah karena penambangan pasir sudah menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk sedangkan pemerintah daerah belum memiliki solusi untuk kesejahteraan masyarakat penambang. Polsek Cangkringan dalam menangani penambangan pasir tanpa ijin di wilayahnya menglladapi beberapa kendala antara lain keterbatasan jumlah personel, keterbatasan kemapuan personel, minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi adat istiadat dan budaya masyarakat, kebutuhan pasir sebagai bahan bangunan yang terus meningkat, sanksi hukum yang ringan serta faktor alam yaitu Gunung Merapi. Penambangan pasir, yang tergolong sebagai bahan galian C  menyebabkan perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tata air.

Penulis menyarankan agar penanganan penambangan pasir tanpa ijin di wilayah Kecamatan Cangkringan harus dilaksanakan secara bersama antara masyarakat, pemda dan aparat kepolisian, Pemerintah Daerah kabupaten Sleman diharapkan dapat segera merelokasi tempat-tempat yang boleh ditambang maupun yang tidak, perlunya menyiapkan lapangan pekerjaan yang bare sebagai langkah alih profesi bagi penambang pasir dengan meningkatkan ketrampilan bercocok tanam, perikanan dan lain-lain.

Kata kunci : penambangan pasir, mata pencaharian dan kerusakan lingkungan

  1. Pendahuluan

Penemuan beberapa benda purbakala berupa logam baik yang terbuat dari emas maupun perak yang diperkirakan berasal dari era sebelum Masehi menunjukkan bahwa usia kegiatan penggalian bahan tambang sudah sangat tua. Kegiatan penggalian bahan tambang atau kita sebut sebagai pertambangan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sekunder manusia sejak zaman dahulu sampai saat ini. Selain menghasilkan berbagai manfaat dan dampak positif, tentu saja kegiatan pertambangan juga membawa beberapa dampak negatif.

Di Indonesia, dampak negatif kegiatan pertambangan sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, karena sudah banyak diekspos di berbagai media cetak dan seminar-seminar berskala nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang paling sering meneriakkan dampak buruk industri pertambangan adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Secara lebih khusus lagi di Indonesia, Pemerintah RI sudah mengatur mengenai penggolongan jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga yaitu: a) Bahan galian Strategis yang berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, misalnya minyak bumi, gas alam, batubara, uranium, nikel, timah, dll. b) Bahan galian Vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zirkon, dll. c) Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, misalnya batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, pasir, besi, dll.

Penambangan galian C (khususnya pasir) yang terjadi di lereng Gunung Merapi sangat sulit dihentikan. Pasalnya, para penambang menganggap bahwa pasir yang mereka ambil dari sungai merupakan berkah akibat adanya erupsi Gunung Merapi dan mereka menganggap pasir tersebut tak ada yang memilikinya, sehingga mereka menambang dalam jumlah yang sangat banyak . Penambangan pasir di wilayah lereng Gunung Merapi terjadi secara legal (resmi) dan illegal (penambangan liar). Padahal selama ini, penambangan galian C cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan karena penambangan pasir dilakukan ditempat yang tidak sesuai. Pada artikel ini, penulis akan membahas tentang aktivitas penambangan pasir yang ada di lereng Gunung Merapi, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tepatnya di daerah Kecamatan Cangkringan (sepanjang kali kuning dan kali gendol). Penulis akan membahas dari segi positif dan segi negatifnya.

  1. Pembahasan

Kecamatan Cangkringan merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Cangkringan termasuk daerah lereng Gunung Merapi. Di Kecamatan Cangkringan terdapat beberapa sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Beberapa diantaranya adalah sungai gendol, sungai opak dan sungai kuning.

Aktivitas penambangan di lereng Gunung Merapi sudah dimulai sejak Gunung in mengeluarkan lava pada tahun 1930an. Lava yang turun dari puncak merapi membawa jutaan meter kubik material pasir. Material pasir tersebut ikut mengalir dan tertinggal di sungai – sungai yang menjadi jalur lava, beberapa diantaranya adalah sungai opak, sungain gendol dan sungai kuning. Bagi masyarakat lereng Gunung Merai, aktivitas penambangan pasir merupakan pekerjaan turun temurun yang menjadi sumber mata pencaharian warga.

Penambangan pasir di Kali Opak, Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan dikeluhkan warga karena menyebabkan rusaknya fasilitas jalan di daerah konservasi tersebut. Setiap hari tak kurang dari 100 truk pengangkut pasir beroperasi di daerah yang berlokasi di sebelah timur Merapi Golf tersebut. Tambang seluas 2,2 hektare tersebut diperkirakan memiliki kandungan pasir sebanyak 250.000 meter kubik. Penambang diberi izin untuk melakukan penambangan selama 6 bulan sejak izin dikeluarkan. Selama tiga bulan aktivitas penambangan, pasir yang sudah diambil diperkirakan sudah mencapai 30.000 meter kubik. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan, penambangan pasir di kali opak telah melalui kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sehingga kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan masyarakat setempat dapat diminimalisir.

Menambang pasir bagi sebagian orang merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang, karena menurut mereka, aktivitas dalam menambang pasir tidak memerlukan keterampilan (skill) khusus. Hanya dengan bermodal senggrong saja, seseorang bisa menjadi penambang pasir dengan penghasilan Rp. 90.000 – Rp. 150.000  cukup menggiurkan tentunya. Rata – rata penambang pasir di daerah sungai gendol dan sungai kuning adalah warga Cangkringan dan klaten. Usia mereka  sekitar 20-40 tahunan. Mereka menjadikan menambang pasir sebagai pekerjaan pokok mereka.

Menurut bapak Sutarjo (42tahun) , menambang pasir merupakan pekerjaan tetapnya untuk menghidupi keluarganya, sebenarnya bapak Sutarjo mengetahui tentang bahaya dari aktivitas penambangan tersebut, tetapi beliau tidak memiliki pekerjaan lain sehingga tetap melakukan penambangan pasir. Atmono (24tahun) mengungkapkan hal yang sama, sulitnya mencari pekerjaan menyebabkan dia menambang pasir. Tapi pekerjaan menambang pasir hanya dijadikan pekerjaan sampingan.

Menurut Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA), kerusakan yang terjadi akibat penambangan pasir meliputi perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tata air. Pasca penambangan, kondisi alam berubah dan meninggalkan kerusakan dengan pemandangan yang buruk. Bersamaan dengan berubahnya kondisi alam, permukaan tanah yang merupakan lapisan tanah paling subur yang memiliki kandungan humus akan hilang disebabkan penggalian atau pengerukan pasir. Akibatnya tanah diseputaran lokasi penambangan pasir rata-rata merupakan areal perbukitan gundul dan tanah gersang.

Proses penambangan di Merapi, beralih dari aktivitas penambangan sederhana ke cara modern dengan menggunakan back hoe memberikan tekanan besar bagi perubahan kondisi alam di kawasan ini. Berbeda dari aktivitas penambangan yang hanya mengandalkan tenaga manusia, yang relatif lambat, mengunakan peralatan seadanya dan memanfaatkan sebagian besar material letusan Merapi, maka penambangan dengan menggunakan back hoe lebih cepat mengeruk, menggali dan mengubah bentang alam.

Apalagi tingkat permintaan pembeli akan pasir Merapi terus meningkat (rata-rata 6-9 juta M 3 /tahun), tidak lagi sebanding dengan supplay material dari letusan Merapi rata-rata hanya mampu memberikan daya dukung kebutuhan pasir sebesar 2,5 juta M 3 / tahun. Di luar jalur aliran erupsi Merapi, para penambang juga masuk ke wilayah tutupan hutan pinus yang berdekatan dengan sungai-sungai lokasi penambangan sebelumnya atau menyewa lahan-lahan pertanian maupun perkebunan penduduk.

Sekarang kondisi alam di kawasan Merapi berubah dengan cepat. Beberapa desa di Kecamatan Cangkringan, kini telah berubah menjadi lubang-lubang penambangan pasir yang setiap hari dipenuhi para penambang, back hoe dan truck pengangkut pasir.

Warga yang tinggal disekitar lereng Gunung Merapi memprotes maraknya penambangan pasir karena mengancam lingkungan tempat mereka tinggal. Selama ini protes sudah dilayangkan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi belum ada tanggapan. Kegiatan penambangan pasir di lereng Gunung Merapi Yogyakarta sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Alat-alat berat seperti bego digunakan untuk mengeruk pasir dari lereng Merapi. Warga Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta yang berada disekitar lokasi penambangan pasir menentang keras penambangan pasir di lereng Merapi yang sudah tidak terkendali. Warga menganggap penggunaan alat berat seperti beko akan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Selain itu hilir mudik ratusan truk setiap harinya juga merusak jalan dan jalur evakuasi bencana. Warga mengancam apabila tidak digubris warga akan menghentikan sendiri aktifitas penambangan tersebut. Lereng gunung Merapi ini selama ini merupakan daerah yang sangat penting sebagai resapan air bagi kebutuhan warga Yogyakarta dan Klaten, Jawa Tengah. (dalam berita fokus:indosiar).

Pertanyaannya kemudian, mengapa penambangan pasir Merapi begitu mengoda, sehingga banyak pihak tidak bisa mengendalikannya apalagi mencegahnya? Lalu pemerintah, mengapa masih terus memberi ijin penambangan?, kenapa tidak melarang dengan tegas saja? Benarkah penambangan pasir meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ?

Temuan Walhi Jogjakarta menunjukkan hal yang berbeda. Jarang ditemukan adanya wilayah di sekitar tambang pasir Merapi yang kaya dan ikut mensejahterakan masyarakatnya. Dalam banyak pengamatan justru ditemukan wilayah-wilayah yang ditambang penuh dengan cerita kemiskinan dan pendapatan yang masuk ke kas daerah pun hanya sedikit saja.

Sebagai contoh perbandingan penjualan pasir dari lokasi tambang dan pajak dari penggalian dan pengolahan bahan galian C di Kabupaten Magelang dan Klaten menunjukkan perbedaan dratis yang sungguh memprihatinkan. Dari penjualan rata-rata Rp. 995 milyar s.d Rp. 1, 29 trilyun/tahun dari lokasi di Kecamatan Srumbung atau Kecamatan Kemalang saja, pajak yang diperoleh di Kabupaten Magelang dan Klaten dari seluruh lokasi penggalian dan pengolahn bahan golongan C sampai bulan Oktober yang masuk ke kas daerah hanya sebesar Rp. 233 juta hinga Rp.250 juta/tahun. Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan atau nilai penjualan dari lokasi penambangan disatu kecamatan saja.

Sekarang ketika lingkungan semakin rusak dan kerugian atas rusaknya lingkungan semakin besar, untuk apa aktivitas penambangan itu terus diijinkan tanpa kendali? Masyarakat dan pemerintah di empat kabupaten yang termasuk dalam kawasan Merapi, seharus melarang aktivitas penambangan yang merusak dan secara tegas melakukan beberapa pembatasan terkait pembatasan ijin penambangan, pembatasan lokasi tambang dan terutama pembatasan volume penambangan pasir berdasarkan daya dukung erupsi Merapi.

Upaya-upaya untuk memulihkan kembali kondisi alam Merapi sebagai wilayah tangkapan air juga harus segera dilakukan. Upaya pemulihan ini secara bijaksana harus juga mampu menjamin hak-hak kehidupan masyarakat lokal dalam kawasan itu.

  1. Penutup

Memanfaatkan sumber daya alam yang ada merupkan salah satu bukti pembangunan. Akan tetai selain memanfaatka sumber daya alam (SDA) tersebut, kita juga harus bisa menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan. Sehingga pemanfaatan SDA dapat berjalan dengan lancar, memberi kesejahteraan bagi warga sekitar dan tidak merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan pasir meliputi perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tata air.

Penulis menyarankan agar penanganan penambangan pasir tanpa ijin di wilayah Kecamatan Cangkringan harus dilaksanakan secara bersama antara masyarakat, pemda dan aparat kepolisian, Pemerintah Daerah kabupaten Sleman diharapkan dapat segera merelokasi tempat-tempat yang boleh ditambang maupun yang tidak, perlunya menyiapkan lapangan pekerjaan yang baru sebagai langkah alih profesi bagi penambang pasir dengan meningkatkan ketrampilan bercocok tanam, perikanan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Harian Jogja. 2009. Penambangan pasir di Kepuharjo resmi. Diakses tanggal 12 mei 2010 dari : http://www.harianjogja.com/web2/beritas/detailberita/6722

Indosiar. 2009. Penambangan Pasir di Lereng Merapi, Diprotes Warga. Diakses tanggal 12 mei 2010 dari :http://www.indosiar.com/fokus/80760/ penambangan-pasir-di-lereng-merapi-diprotes-warga

Walhi. 2009. Penambangan Pasir di Merapi : Semakin Merusak, Semakin Merugikan. Diakses tanggal 10 mei 2010 dari : http://walhi-jogja.or.id /index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=3

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: