warna-warni PEMILU 2009

Pemilihan Umum Tahun 2009, Demokrasi Berada ditangan Rakyat Atau ditangan Uang ?

ABSTRAK : Pemilihan umum calon legislatif (Caleg) yang telah berlangsung tanggal  9 April 2009,  masih menimbulkan pro dan kontra, salah satunya adalah politik uang yang sangat banyak terjadi. Padahal, bentuk pelanggaran paling berat yang menodai pesta demokrasi adalah praktik politik uang. Dalam undang-undang politik dewasa ini memang telah diatur tata cara tentang penerimaan dana dan penggunaannya tetapi masih terdapat celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan partai dan politisi kawakan. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mencoba mengulas kembali tentang pemilihan umum calon legislatif, 9 April 2009 yang lalu, sehingga kita akan lebih siap dalam pemilihan calon presiden mendatang. Semoga dalam pemilu calon presiden mendatang, kampanye yang berbau money politik dapat dihindari dan masyarakat dapat lebih berhati – hati dan selektif terhadap calon presiden yang akan mereka pilih. Jadi, masyarakat akan memilih berdasarkan kualitas dan kuantitas yang dimiliki calon presiden tersebut, bukan karena uang yang telah mereka berikan. Karena 1 suara kita akan menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan. Politik uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money politik yang terjadi pada pemilihan umum calon legislatif yang lalu merupakan cerminan dari belum siapnya pemerintah dalam menyiapkan pemilu 2009 ini, serta masih lemahnya mental masyarakat Indonesia yang mudah tergiur dengan uang.kriteria calon presiden : Berketuhanan dan berkemanusiaan.Warga Negara Indonesia Asli. Sehat jasmani dan rohani.Minimal lulusan S1 / Sarjana. SAAT ini, Indonesia membutuhkan pergantian elite politik karena kalangan atas yang ada saat ini luar biasa korup. Penegakan hukum saat ini bisa dikatakan terhenti. Namun, format pemilu yang ada saat ini tidak memungkinkan partai kecil dan kandidat perorangan untuk tampil dalam kepemimpinan nasional. Praktis pemilihan presiden mendatang hanya akan didominasi kandidat yang dicukongi kelompok atau grup bisnis tertentu dengan imbal balik yang besar. Para tokoh ini selanjutnya akan memodali para ulama, pendeta, tokoh adat, ormas, dan tokoh hegemoni untuk mendapatkan dukungan konstituen. Sumbangan yang bukan dalam bentuk uang pun tidak diatur secara tegas dalam kedua Undang-undang tersebut. Otomatis tercipta loop hole (celah hukum-Red) yang akan menjadi pintu bagi praktik money politic dari penerimaan hingga pengeluaran uang tersebut.Kita berharap pemilu dapat berjalan dengan baik, dan semua hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu dapat terpenuhi, terlebih dari itu pemilu dapat berlangsung secara luber dan jurdil sehingga rakyat mendapatkan wakil-wakil terbaiknya, dan itu hanya mungkin jika semua pihak mengawasi jalannya pemilu dan membersihkan diri dari politik uang.

Kata kunci : Pemilu 2009, money politic, caleg, capres.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum calon legislatif (Caleg) yang telah berlangsung tanggal  9 April 2009,  masih menimbulkan pro dan kontra, salah satunya adalah politik uang yang sangat banyak terjadi. Padahal, bentuk pelanggaran paling berat yang menodai pesta demokrasi adalah praktik politik uang. Dalam undang-undang politik dewasa ini memang telah diatur tata cara tentang penerimaan dana dan penggunaannya tetapi masih terdapat celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan partai dan politisi kawakan. Apakah di Pemilihan umum calon presiden (Capres) mendatang hal seperti ini juga akan terjadi?

Pada kesempatan kali ini, penulis akan mencoba mengulas kembali tentang pemilihan umum calon legislatif, 9 April 2009 yang lalu, sehingga kita akan lebih siap dalam pemilihan calon presiden mendatang. Semoga dalam pemilu calon presiden mendatang, kampanye yang berbau money politik dapat dihindari dan masyarakat dapat lebih berhati – hati dan selektif terhadap calon presiden yang akan mereka pilih. Jadi, masyarakat akan memilih berdasarkan kualitas dan kuantitas yang dimiliki calon presiden tersebut, bukan karena uang yang telah mereka berikan. Karena 1 suara kita akan menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan.

Seperti biasa setiap pemilih akan melakukan hak pilihnya secara langsung di tiap-tiap TPS yang sudah di tentukan. Banyak argument akan pemilihan kali ini, apakah pemilihan ini akan mensejahterakan atau malah menyengsarakan masyarakat, atau bahkan pemilu kali ini hanya prosedural semata yang bisanya hanya  menghabiskan anggaran triliunan rupiah. Argument seperti itu bukan hanya dari kalangan pengamat politik saja akan tetapi masyarakat awampun berpendapat demikian. Sebenarnya penyimpangan apakah yang telah terjadi dalam pemilihan umum calon legislatif yang lalu? Kemudian, apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi pemilihan umum calon presiden mendatang agar kita (masyarakat Indonesia) tidak melakukan kesalahan lagi?

PEMBAHASAN

Money Politic

Politik uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money politik yang terjadi pada pemilihan umum calon legislatif yang lalu merupakan cerminan dari belum siapnya pemerintah dalam menyiapkan pemilu 2009 ini, serta masih lemahnya mental masyarakat Indonesia yang mudah tergiur dengan uang. Politik uang adalah tindakan yang menciderai demokrasi dan berpotensi menghambat kemajuan bangsa untuk menuju pada perubahan kearah yang lebih baik melalui pemilu. Semua elemen bangsa di negeri ini semestinya bertanggung jawab untuk menghentikan kebiasaan buruk politik uang itu dalam pemilu di Indonesia. Politik uang dimasa lalu marak karena tak ada undang-undang yang mengaturnya secara tegas. Pada era Reformasi politik uang dilarang melalui undang-undang No. 10/2008 tentang pemilu legislatif dan diancam hukuman paling lama lima tahun dan pencalonannya dicabut. Meski ancaman politik uang itu secara tegas telah ditetapkan pada masa reformasi ini, gairah untuk para caleg melakukan politik uang tak pernah surut. Terbukti dari 134 kasus pelanggaran pidana pemilu pada tahun ini, 25 persennya berupa politik uang.

Politik uang menjadi semakin marak ketika setiap caleg harus bersaing bukan hanya dengan caleg dari partai-partai lain, tetapi juga dengan caleg separtai. Para calon legislative (caleg) yang mencalonkan diri berasal dari berbagai kalangan dan berbagai profesi, demokrasi yang tiada batas membuat banyak pihak turut ambil bagian dalam pencalonan kali ini, tidak penting sebuah kualitas akan caleg tersebut asalkan ijazah SMA telah mereka kantongi yang merupakan salah satu syarat utama untuk pencalonan. Disamping semua itu yang menjadi sorotan tajam adalah sistem kampanye dari pada Caleg tersebut yang tidak bersifat mendidik atau membangun, yang terjadi malah merusak moral dan pola pikir masyarakat. Sistem kampanye para caleg ini kerap kali menjadi bahasan perbincangan di tengah-tengah masyarakat, ataupun bagi para pengamat politik.

Pada umumnya Caleg DPRD TK II/kab,kota, DPRD TK I/propinsi DPD dan caleg DPR-RI mempunyai sistem atau metode kampanye yang hampir sama yaitu dengan sistem money politik yang sangat luar biasa. Misalnya saja di daerah kabupaten/kota money politik terlihat sangat kontras, para caleg langsung membeli suara dari tiap masyarakat dengan cara membagi-bagikan uang tunai pecahan lima puluh ribu sampai seratus ribu rupiah untuk perorangnya, sungguh sangat luar biasa bukan?

Bukan hanya itu syukuran besar-besaranpun di buat guna memperoleh suara terbanyak di pemilu nanti. Sistem seperti ini memang sangat di sukai orang, khususnya masyarakat awam yang kehidupannya di lengkapi dengan penderitaan kemiskinan. Bahkan orang-orang seperti ini mengharapkan maunya pemilu di laksanakan sebulan sekali. Mengapa tidak, karena hanya di saat seperti ini mereka memperoleh penghasilan tambahan dari para Caleg tersebut.

Sehingga tidak jarang satu orang pemilih mengikuti syukuran dan menerima uang dari dua orang atau bahkan tiga orang caleg yang berbeda, mereka tidak berpikir jauh akan perbuatan tersebut. Kampanye seperti ini jelas merusak moral bangsa menjadi bangsa yang materialistis. Yang menjadi sangat aneh yaitu mengapa setiap orang mau menerima pemberian dari setiap caleg yang menawarkan pemberian tersebut? Bukankah nantinya mereka menjadi bingung menjatuhkan pilihan, atau jangan-jangan mereka menjadi Golput karena bingung dengan fenomena siraman uang tersebut.

Masyarakat Materialistis

Fakta ini memunculkan pertanyaan, benarkah masyarakat kita materialistis? Pola pikir masyarakat yang mengatakan, siapa caleg yang memberi uang dengan jumlah yang paling besar maka akan menjadi pilihan di saat pemilu nanti. Bukan hanya caleg DPRD TK II akan tetapi caleg DPRD TK I,  DPR RI dan DPD pun turut meramaikan pembagian uang tersebut secara kontras dan terang-terangan. Kampanye kali ini seolah berubah menjadi sebuah pasar tempat jual beli, dimana suara masyarakat menjadi objek jual beli

Apa yang menjadi alasan masyarakat menerima uang dari setiap caleg yang menawarkan uang itu? Mungkinkah itu semata-mata karena kodrat manusia yang haus akan uang karena juga di desak berbagai kebutuhan, atau mungkin juga itu sebuah kekesalan masyarakat akan kinerja wakil rakyat selama ini, masyarakat berpikir bilamana mereka telah duduk di tahtanya otomatis mereka akan lupa terhadap janji-janji dan harapan-harapan yang telah mereka orasikan, kedekatan semasa kampanye akan berakhir secara spontan, jadi masyarakat seolah berpikir ada baiknya para caleg di manfaatkan sewaktu masa kampanyenya.

Bilamana hal seperti ini membudaya di sela kehidupan bangsa ini,  maka jelaslah bangsa kita akan tidak beradab dan bermoral, wakil kita di parlemen nantinya adalah sekelompok orang yang terpilih karena memiliki uang paling banyak semasa kampanye yang kualitas dan akuntabilitas mereka tidak teruji. Malah bisa jadi sistem pemerintahan kita akan lebih parah dari sekarang ini.

Jadi untuk itu, bagi kita masyarakat pemilih gunakanlah hak pilih kita sebaik mungkin, jangan  mau di iming-imingi oleh para caleg yang tidak bertanggung jawab, tolak dengan tegas money politik yang meremehkan martabat dan jiwa kebangsaan kita, jangan anda berharap mereka akan tinggal diam akan uang mereka yang telah banyak habis semasa kampanye. Perlu di ingat bahwa mereka akan menutupi kerugian semasa kampanye itu dengan uang kita sendiri juga, bilamana mereka terpilih nantinya, aspirasi yang kita suarakan tidak akan di respon oleh mereka, mengembalikan uang yang habis semasa kampanye menjadi prioritas utama mereka. Untuk itu pilihlah calon yang benar-benar pro terhadap rakyat yang memiliki kualitas dan akuntabilitas yang tinggi, berjiwa kebangsaan dan yang takut akan Tuhan.

Pilpres 2009

Politik uang dalam pemilihan presiden tahun 2004 mempunyai arti lebih luas dan memiliki bentuk lebih canggih karena akan terjadi metamorfosa politik uang. Bantuan yang diberikan-meski dilarang hukum-juga bisa berasal dari BUMN, BUMD, atau pun pihak asing dengan mengharapkan imbalan tertentu. Sehubungan pemilihan presiden secara langsung hal ini sangat mengundang kerawanan adanya praktik curang karena selama ini terjadi hubungan kuat kepentingan politik dan ekonomi. Tentu saja politik uang dalam bentuk bagi-bagi uang untuk ratusan juta rakyat yang memiliki hak pilih tidak akan dilakukan karena tidak efektif. Lalu bagaimanakah pada PilPres 2009 yang akan dilaksanakan mendatang?

Ketentuan yang ada dalam pemilihan presiden hanya mewajibkan melaporkan rekening kandidat presiden sehari sebelum dan sesudah masa kampanye. Sedangkan adapun jauh hari sebelum pemilihan mereka sudah barang tentu menyiapkan dana untuk kegiatan politik dari pelbagai sumber. Para pemain politik uang diperkirakan semakin nekad melakukan praktik kotor ini karena ancaman pidana yang dikenakan dalam Pemilu 2004 justru semakin ringan. Itu ditambah pengalaman buruk lemahnya penegakan hukum terhadap praktik money politic dalam Pemilu 1999. Ketika itu, dari 200 kasus pelanggaran yang diajukan Panwas hanya lima yang tuntas di pengadilan. Dari jumlah tersebut hanya tiga kasus money politic yang dihukum dengan hukuman yang ringan di bawah satu tahun hukuman percobaan. Praktis penegakan hukum dianggap main-main saja oleh para pelanggar. Menilik hal tersebut, penegakan hukum dalam level pemilihan anggota legislatif ternyata sedemikian lemah. Bisa dibayangkan upaya hukum seperti apa yang diterapkan dalam pemilihan presiden yang jauh lebih bergengsi dan membutuhkan dana lebih besar.

Kita berharap pemilu dapat berjalan dengan baik, dan semua hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu dapat terpenuhi, terlebih dari itu pemilu dapat berlangsung secara luber dan jurdil sehingga rakyat mendapatkan wakil-wakil terbaiknya, dan itu hanya mungkin jika semua pihak mengawasi jalannya pemilu dan membersihkan diri dari politik uang.

PILPRES 2009 DAN POLITIK KARBITAN

Bila kita sering membeli buah-buahan dipasar, maka adakalanya kita menemukan buah yang kesannya muda tapi sudah masak dan siap dikonsumsi. Jenis buah yang sering kita jumpai yaitu sering pisang. Hal ini saya ketahui ketika pada suatu hari saya membeli pisang dipasar, ketika itu saya sedikit heran karena ada pisang dengan jenis yang sama tapi harganya berbeda, ketika saya pertanyakan hal itu kepada pedagang tersebut, dia mememberitahukan bahwa pisang yang lebih murah harganya itu tidak masak dipokok melainkan dikarbet yang artinya proses pematangannya dipercepat alias dipaksa.

Mendengar penjelasan pedagang tersebut saya kemudian membeli kedua-duanya, saya penasaran bagaimana sih rasanya ?, memang saya bisa saja bertanya bagaimana perbedaan rasa kedua pisang tersbut kepada pedagang tersebut, akan tetapi persoalan rasa setiap manusia kan relativ, dan pada saat itu memang saya berkeinginan untuk merasakan dan membuktikan bagaimana sebenarnya perbedaan kedua pisang tersebut. Setelah sampai dirumah, saya langsung memakan kedua pisang tersebut. Pertama saya makan yang karbitan, setelah saya kunyah beberapa kali, rasanya memang sepert pisang dan manis, kemudian saya makan pisang yang masak dipokok. rasanya memang berbeda ada rasa lebih yaitu aromanya yang originil dan kesegaran pisang itu sendiri sehingga memberi rasa lebih nikmat.

Dari segores pengalaman saya tersebut bila dihubungakan dengan PEMILU Legislatif yang telah berlalu maupun PILPRES 2009 yang akan kita laksanakan juli nanti, maka ada semacam persamaan yang jelas dan nyata. Hal itu bisa kita lihat dari ; Pemilu Legislatif 2009. Pada pemilu legislatif 2009 kemarin ada beberapa hal yang kesannya dipercepat dan dipaksakan :

1. Adanya Perpu mengenai DPT.
2. Adanya beberapa Partai yang kemudian hari baru diakui sebagai peserta pemilu.
3. Adanya wacana pengunduran pemilu legilatif dkarenakan Masalah DPT yang belum sempurna,       tapi entah mengapa akhirnya Pemilu tetap dilaksanakan.
4. Adanya pemajuan tanggal penetapan Perhitungan suara nasional dari tanggal 19-20 mei menjadi 16 mei.Telah ditetapknaya Perolehan kursi DPR walaupun masi ada daerah yang masih bermasalah dalam penghitungan suara dan bebarapa caleg yang sudah meninggalpun ikut ditetapkan sebagai wakil rakyat.

Bebarapa “Karbitan” diatas ternyata mengahasilkan permasalahan-permasalahan. Memang menghasilkan buah tapi rasanya kurang memuaskan.

Demikian halnya dengan PILPRES 2009 yang sebentar lagi akan kita laksanakan aroma “Karbitan” juga sudah mulai nampak dan bisa kita langsung lihat sendiri, mulai dari “karbitan” dari pihak penyelenggara PEMILU maupun Kadindat CAPRES dan WAPRES yang bertarung pada PILPRES juli 2009 nanti. Aroma “Karbitan” itu bisa kita lihat dari berbagai fakta yaitu :

1. Pemajuan jadwal kampanye CAPRES dan WAPRES
2. Penentuan CAPRES dan WAPRES yang diusung oleh partai dan beberapa      partai kesannya dipaksakan. Seperti SBY dengan Boediono yang menui Protes dari para partai Koalisi pendukungnya, tapi entah kenapa reda begitu saja.Kemudian MEgawati dengan Prabowo yang sebelumnya sama-sama ngotot menjadi CAPRES. Jusuf Kalla denga Wiranto terlampu cepat karena masih banyak kader-kadernya belum siap sehingga menimbulkan konflik intenal partai, contahnya Fadel Muhammad Salah seoarang Ketua DPD Golkar yang mejadi Tim Sukses SBY.
3. Adanya seorang Istri Seorang Calon yang tiba-tiba mengubah penampilan, karena isu.

Beberapa hal diatas mengindikasikan bahwa ada semacam POLITIK KARBITAN, agar supaya tujuan bisa tetap tercapai yaitu buah Kursi PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN, persoalan apakah nanti rakyat merasakan buah karbetan itu memuaskan atau tidak hal itu persolan kedua bagi mereka. yang penting Buah tersebut cepat masak dan bisa dijual.

Menurut anda apakah perlu salah satu kriteria presiden RI minimal sarjana untuk pilpres 2009 yang akan datang ? Apakah anda bersedia dipimpin seorang presiden yang bukan Sarjana ? Untuk pilpres 2009, menurut saya presiden dan wakil presiden harus memiliki kriteria :

– Berketuhanan dan berkemanusiaan.
Saya rasa tidak ada orang yang tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang tidak berketuhanan dan berkemanusiaan, sehingga dia tidak hanya jadi pemimpin yang baik, jujur serta bertanggung-jawab bagi rakyatnya tapi juga bisa menjadi teladan serta pelayan rakyat bagi rakyat yang dipimpinnya.

Warga Negara Indonesia Asli.
Masa bangsa Indonesia dipimpin oleh WNA atau orang non-Indonesia.

Sehat jasmani dan rohani.
Saya rasa gak ada orang yang mau dipimpin oleh orang yang secara jasmasi dan rohani terganggu, sakit-sakitan, kemana-mana harus menyediakan ajudan untuk nuntun pake kursi roda serta infus menempel di tangannya, apalagi orang gila / psikopat.

Minimal lulusan S1 / Sarjana
Ini bukan masalah gengsi…!!! Saya rasa udah waktunya dan kriteria ini menurut saya wajar kalo presiden dan wakil presiden minimal lulusan S1 /Sarjana dari perguruan tinggi terkemuka baik dari dalam maupun luar negeri, dan program study yang diambil dapat menjadi pendukung serta dasar pengambilan kebijaksanaannya selaku pemimpin republik ini. Saya rasa kriteria ini Meskipun tidak dicantumkan dalam undang-undang pilpres adalah wajib bagi presiden dan wapres seorang sarjana. Bukannya sekarang aja cari kerja kriteria minimal harus S1, resepsionis aja minimal D3, masa presiden dan wapres lulusan SMA (bukan minimal sarjana) ?

Demikian ulasan kembali tentang pemilihan umum calon legislatif, 9 April 2009 yang lalu, semoga kita akan lebih siap dalam pemilihan calon presiden mendatang. Semoga dalam pemilu calon presiden mendatang, kampanye yang berbau money politik dapat dihindari dan masyarakat dapat lebih berhati – hati dan selektif terhadap calon presiden yang akan mereka pilih. Jadi, masyarakat akan memilih berdasarkan kualitas dan kuantitas yang dimiliki calon presiden tersebut, bukan karena uang yang telah mereka berikan. Karena 1 suara kita akan menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik uang adalah tindakan yang menciderai demokrasi dan berpotensi menghambat kemajuan bangsa untuk menuju pada perubahan kearah yang lebih baik melalui pemilu. Semua elemen bangsa di negeri ini semestinya bertanggung jawab untuk menghentikan kebiasaan buruk politik uang itu dalam pemilu di Indonesia.

B. Saran

Kita berharap pemilu dapat berjalan dengan baik, dan semua hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu dapat terpenuhi, terlebih dari itu pemilu dapat berlangsung secara luber dan jurdil sehingga rakyat mendapatkan wakil-wakil terbaiknya, dan itu hanya mungkin jika semua pihak mengawasi jalannya pemilu dan membersihkan diri dari politik uang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: